Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011
|
Pembentukan PUU |
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023
|
Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 |
PERMENKO PER-03/M.EKON/08/2008
|
Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010
|
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
|
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
|
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik |
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2022
|
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2014
|
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2015
|
Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015
|
Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020
|
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017
|
Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2022
|
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 |
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126 Tahun 2014
|
Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018
|
Pengukuran Index Profesionalitas ASN |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014
|
Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
|
Penyusunan Peta Probis Instansi Pemerintah |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024
|
Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023
|
Evaluasi Reformasi Birokrasi |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
|
Pembangunan dan Evaluasi ZI |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020
|
Pemantauan dan Evaluasi SPBE |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
|
Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011
|
Pakta Integritas |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
|
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
|
Pedoman Standar Pelayanan |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
|
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011
|
Quick Wins |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
|
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
|
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2011
|
Pedoman Penyusunan Road Map RB KL |
Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
|
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompol Rentan |
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 507/M/2022
|
Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 |
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/O/2023
|
Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 228/O/2023
|
Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 |
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 164/P/2021
|
Panduan Agen Perubahan |
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 136/M/2023
|
Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024 |
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176 P 2020
|
Pedoman ZI WBK WBBM |