Berita

Jember, 15 Desember 2023 – Dalam rangka menarik minat kaum mlilenial, Fakultas Pertanian Universitas Jember menggelar Explore Inovasi Pertanian, dalam kegiatan itu Fakultas Pertanian juga menghadirkan para dosen dan mahasiswaya untuk mendemonstrasikan praktek cara-cara pertanian modern dan gelar produk pertanian, acara akan berlangsung pada tanggal 15-17 Desember 2023 berlokasi di Lippo Plaza Jember (15/12/2023). Menurut Prof. Dr. Ir. Soetriono, MP. Dekan Fakultas Petanian Universitas Jember, tujuan kegiatan ini untuk menarik minat dan mengkampanyekan kepada generasi muda yang melihat pertanian itu sebelah mata, para generasi muda mengukur bahwa pertanian itu identic dengan lumpur, hujan dan tanah yang luas. “Pertanian modern sekarang tidak Demikian, kita mencoba bahwa pertanian itu ramah lingkungan, ramah dengan generasi muda, salah satu yang kita gunakan sekarang pameran dan pelatihan, pertanian yang digemari oleh anak-anak muda dari generasi Z salah satunya budidaya anggrek, hidroponik, pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari yang difasilitasi oleh mall-mall yang ada di Kabupaten Jember,” katanya. Selain itu ia mengatakan, tujuan kegiatan ini yaitu mengenalkan bahwa Fakultas Pertanian bisa modern tidak hanya membangun pertanian tentang pangan, akan tetapi banyak sector pertanian dapat dikelola dengan sederhana dan bisa menghasilkan sumber ekonomi yang menjanjikan. “ini kenapa diselenggarakan di Mall?, kami ingin mensosialisasikan kepada generasi muda yang biasanya mereka kalau jalan-jalan atau mencari hiburan itu di Mall, dari situlah kami ingin mengenalkan bahwa pertanian itu bisa masuk Mall, Pertanian tidak harus horizontal tetapi vertical dan tidak memerlukan lahan yang luas, lahan yang sempitpun bisa untuk bertani,” jelasnya. Ia pun berharap, dengan kegiatan ini dapat membuka peluang-peluang Bisnis baru bagi kaum milenial dan memberikan wawasan yang cukup bagi mereka sesuai dengan pangsa pasar modern sekarang ini. Hal senada juga dikemukakan oleh, Marlina Elisabet, Manager Komunikasi Lippo Plaza Jember, kegiatan ini harus didukung untuk mengenalkan pertanian modern para kaum melenial untuk mendapatkan praktek secara langsung. “Kami ingin membangun mintset, mereka (kamum milenial) beranggapan bahwa pertanian itu harus punya lahan yang luas, disini kami melihat tidak demikian, dengan bidang yang kecil, dirumahpun kita bisa bertani dan kami ingin menunjukkan bahwa pameran pertanian juga dapat dilakukan di Mall,” ucapnya. Ia pun menyatakan, pihaknya akan mendukung program-program di kota Jember ini, untuk Mahasiswa dan dunia pendidikan khususnya. Djoko Soedjono, SP., MP., Ketua Panitia Explore Inovasi Pertanian menjelaskan, kegiatan ini ada beberapa pelatihan menarik diantaranya: Pelatihan Anggrek: Persilangan, Aklimatisasi dan pemeliharaan. Pelatihan Hidroponik: Pembibitan dan Pemeliharaan. Pelatihan Terrarium: Kaktus dan Sukulen Serta display inovasi produk diantaranya, Tanaman Anggrek, Terrarium, Pestisida nabati, Bio Fungisida, Benih Jagung tahan kering, Hidroponik melon dengan system irigasi tetes, hidroponik sayuran, Feed additive ternak, formulasi mineral anti karat daun, beras aromatic dan kopi honey. (is)

Jember, 15 Desember 2023 – Universitas Jember terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri, pada Jumat (15/12) secara resmi menjalin kerja sama dengan University of Luebeck, Jerman ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Iwan Taruna, Rektor Universitas Jember dengan Prof. Dennis Nurjadi, profesor bidang mikrobiologi kedokteran pada Department of Infectious Diseases & Microbiology, University of Luebeck. Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna mengungkapkan, “Hal ini menunjukkan komitmen kuat Universitas Jember dalam upaya meningkatkan kualitas akademiknya. Dengan terjalinnya kerja sama ini merupakan sebuah langkah positif dalam rangka memajukan kesehatan pendidikan.” Ia pun menegaskan bahwa kerja sama ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk pertukaran mahasiswa, dosen, bahkan staf atau tenaga kependidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan aktivitas akademik. Senada dengan hal tersebut, Prof. Dennis Nurjadi mengemukakan, “Sejauh ini kolaborasi antara Indonesia dan Jerman dalam bidang kesehatan sudah banyak. Namun belum ada yang sedetail kolaborasi dengan Universitas Jember ini, yaitu tentang penyakit menular global. Nantinya kita juga akan bersama dengan proyek global PACE-UP bersama-sama mengembangkan penelitian ini.” Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa proyek kerja sama dari kesepakatan ini dapat meliputi disiplin ilmu yang terkait dengan penyakit infeksi klinis dan mikrobiologi. Melakukan kerjasama dalam aktivitas akademik dan saintek seperti pembuatan proyek, kursus, konferensi, simposium, seminar, maupun kuliah umum serta pertukaran materi dan publikasi. Penandatanganan MoU ini juga turut disaksikan oleh Prof. Bambang Kuswandi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, dr. Ulfa Elfiah Dekan Fakultas Kedokteran, drg. Dwi Kartika Apriyono Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, dan Prof. Kartika Senjarini Dosen Departemen Biologi sekaligus Koordinator Project PACE UP. Setelah resmi menjalin kerja sama, dalam waktu dekat Universitas Jember mewakili Indonesia bersama dengan tim PACE-UP yang terdiri dari anggota dari berbagai benua Asia, Eropa, dan Afrika akan melaksanakan persiapan workshop internasional yang akan diselenggarakan pada April 2024. (dil)

Jember, 14 Desember 2023 – Kiprah Universitas Jember dalam menunjukkan eksistensinya dibidang pendidikan dengan status Badan Layanan Umum BLU kini kian membuahkan hasil, dibuktikan dengan diraihnya 4 Anugerah diberbagai bidang, pemberian anugerah ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi beberapa waktu yang lalu (13/12/2023) yang diselenggarakan di Jakarta. Pada malam Anugerah Diktiristek 2023, sebanyak hampir 500 penghargaan diberikan kepada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), mitra perguruan tinggi dari dunia usaha dan dunia industri, kementerian/lembaga, serta para jurnalis dan media. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM., Rektor Universitas Jember mengatakan, pada ajang tersebut Universitas Jember berhasil menyabet 4 kategori yang diantaranya, yang pertama diraih oleh Agusmurdojohadi Putradjaka salah satu pranata Laboratorium Universitas Jember memperoleh Anugerah Sumber Daya Kategori Karya Inovasi Laboran (KILAB) untuk Pranata Laboratorium Pendidikan/PLP dan Laboran di Perguruan Tinggi, yang kedua Bronze Winner Anugerah Kerja Sama Kategori PTN BLU, Sub Kategori Kerja Sama dengan Industri Terbaik, yang ketiga Silver Winner Anugerah Kerja Sama Kategori PTN BLU Sub Kategori Laporan Kerja Sama Terbaik, yang keempat Bronze Winner Anugerah Humas Kategori PTN BLU Sub Kategori Siaran Pers. “Anugerah ini menjadi modal lembaga kami memasuki tahapan persiapan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum PTN-BH, dimana Universitas Jember telah mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia,” tuturnya. Lalu ia meyakini penghargaan yang diberikan oleh Diktiristek ini merupakan signal positif, hampir tiap tahun kami memperoleh penghargaan semacam ini, dengan prestasi ini juga menjadi bahan evaluasi lembaganya untuk lebih meningkatkan layanan dan inovasinya dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dari berbagai anugerah yang menjadi kategori, UNEJ mampu menjadi yang terbaik, oleh karenanya kami akan terus dorong baik prestasi mahasiswa, dosen dan unit penunjang yang ada di Universitas Jember,” katanya. Dirinyapun berharap, dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat kerja sama, tidak hanya kerja sama nasional akan tetapi kerja sama internasional akan terus ditingkatkan. (is)

Penandatanganan Piagam Komitmen Bersama Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) secara simbolis oleh Rektor dan sembilan Dekan di lingkungan ITS Lombok, ITS News – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terus meningkatkan komitmennya terkait capaian Zona Integritas (ZI) guna memperkuat komitmennya sebagai perguruan tinggi yang bebas dari praktik korupsi. Salah satunya dengan pencanangan Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di semua Fakultas di lingkungan ITS, pada Rapat Kerja Pimpinan ITS di Lombok, Senin malam (27/11). Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi ITS, Prof Dr Eng Ir Ahmad Rusdiansyah MEng menjelaskan, pencanangan ini berdasar Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI) Nomor 228/O/2023. Di mana, Kemendikbudristek menetapkan seluruh unit kerja di lingkungan kerja dalam Pembangunan ZI Menuju WBK 2023. Mulai dari pencanangan, penandatanganan pakta integritas, hingga laporan inspirasi pendidikan tinggi. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi ITS, Prof Dr Eng Ir Ahmad Rusdiansyah MEng (tengah) saat menjelaskan tentang Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan ITS. Dalam pencanangannya, ITS kembali menargetkan delapan area perubahan meliputi perencanaan strategis, manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, serta penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur. Selain itu, penguatan pengawasan akuntabilitas kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan ini mencakup prinsip-prinsip transparansi, keunggulan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sejalan dengan tagline yang diusung, yaitu InTegritaS. Fokus pada aspek ini diharapkan mampu memberikan perubahan dalam lingkup terbatas, serta menciptakan dampak yang nyata bagi seluruh lingkungan kampus. Komitmen WBK dan WBBM tersebut juga digalakkan melalui implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu langkah konkret dalam menata sistem penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan efektif dan efisien. “Dengan target dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional,” ujar pria yang akrab disapa Doddy itu. Delapan area perubahan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di lingkungan ITS. Langkah reformasi yang diambil oleh ITS menandai komitmen kuat untuk mempercepat pencapaian program kerja dalam upaya menyongsong birokrasi bersih, akuntabel, kapabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Transformasi ini bukan hanya sekadar langkah teknis, tetapi juga sebuah visi holistik untuk meningkatkan kualitas institusi secara keseluruhan. Doddy berharap, reformasi ini tidak hanya terbatas pada unit kerja, melainkan juga berdampak langsung pada seluruh entitas di lingkungan kampus, termasuk tenaga pendidik, mahasiswa, dan seluruh komunitas akademis. “Setiap upaya yang dilaksanakan memiliki tujuan akhir yang jelas, yaitu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan institusi dan masyarakat,” katanya. Pada 2021 lalu, ITS mendapatkan nilai ZI-WBK sebesar 85,62 yang menjadi cermin dari keseriusan ITS dalam reformasi. Seluruh proses reformasi ini diarahkan untuk memastikan bahwa ITS tidak hanya menjadi lembaga pendidikan yang unggul secara akademis, tetapi juga menjadi teladan dalam tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Transformasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi stakeholder internal maupun eksternal, menciptakan ekosistem dinamis dan progresif. Pencanangan Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini dilakukan dengan penandatanganan Piagam Komitmen Bersama secara simbolis oleh rektor dan sembilan dekan. Selanjutnya, piagam serupa akan diterapkan di semua departemen dan unit kerja di lingkungan ITS. (HUMAS ITS)

Jember, 17 Desember 2023 – Maraknya kasus perundungan yang terjadi di kalangan siswa sekolah menjadi perhatian khusus bagi Pondok Pesantren Darun Najah Al Irfany (PP DNI) Jember. Untuk itu, pengelola PP DNI bersama Kampus FISIP Universitas Jember gelar kegiatan sosialisasi anti perundungan dan kekerasan dalam lingkungan pesantren. “Selama ini belum ada laporan kasus perundungan dan kekerasan antar santri di tempat kami. Namun kami harus mengambil langkah antisipasi agar hal itu tidak terjadi dikemudian hari,” ujar Gus Qudsi Arafat Pengasuh PP DNI usai membuka acara sosialisai di aula Pesantren DNI Jember, (17/12). Menurut Gus Qudsi, dalam menciptakan pendidikan yang aman dan inklusif dibutuhkan peran berbagai pihak. Termasuk pihak perguruan tinggi harus ambil bagian untuk duduk bersama penyelenggara pendidikan tingkat menengah ke bawah, dalam mengembangkan solusi yang dapat mengurangi terjadinya kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak didik. “Kami rasa kampus itu tempatnya para pakar yang ahli dibidang masing-masing. Oleh karena itu harapan kami kehadiran mereka di lingkungan pesantren dapat memperkuat nilai sikap positif dan empati di kalangan antar santri, sehingga perundungan dan kekerasan tidak lagi terjadi,” imbuh Gus Qudsi. Sementara itu, ketua tim Anti Perundungan dan Kekerasan pada Anak (APKA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (UNEJ), Nurina Adi Paramita mengatakan, kasus perundungan tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Karena jika dibiarkan dampaknya bisa fatal bagi anak didik. “Dampaknya tidak hanya putus sekolah bahkan bisa jadi sampai pada tindakan kekerasan untuk membalas rasa sakit hatinya,” ujar Nurina yang saat ini sebagai dosen Sosiologi di FISIP UNEJ usai memberikan materi bersama empat orang dosen lainnya. Menurut Nurina, tim yang beranggotakan Akhmad Ganefo, Sukron Makmun, Sari Dewi, dan Dwi Kusumaningrum ini menyampaikan berbagai materi yang dapat menciptakan budaya anti perundungan yang kuat dikalangan santri. “Karena ini lingkungan pesantren maka materinya adalah penekanan pada nilai-nilai keagamaan. Ada juga materi yang berkaitan dengan etika dan solidaritas sesama santri serta materi terkait dampak negatif dari perundungan,” imbuh Nurina. Lebih jauh Nurina mengatakan, upaya pemberantasan perundungan dihadapkan pada tantngan yang besar termasuk upaya penanganan kasusnya secara tuntas dan adil. Oleh karena itu Nurina berharap, seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang aman dan dapat mendukung perkembangan positif semua anak didik.  “Tidak cukup dengan sosialisasi. Namun pengelola pesantren juga harus terus berupaya meningkatkan kesadaran para santri tentang bahayanya perundungan dan meningkatkan pemahaman terhadap faktor-faktor penyebabnya. Kalau lingkungannya aman, siswa dan santrinya saling mendukung maka tidak ada lagi namanya perundungan,” jelas Nurina. [.]

(dari kiri) Pramana Yhoga Chandra Kusuma SST MT, Wakil Rektor II ITS Ir Mas Agus Mardyanto ME PhD, Kepala Postat ITS – BPS Provinsi Jatim Dr Dra Ismaini Zain MSi, dan Hadi Suroso SSi MAP usai terima penghargaan Kampus ITS, ITS News – Menjadi Pojok Statistik (Postat) pertama di Jawa Timur, Postat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan prestasi gemilangnya pada ajang Penghargaan Pengelolaan Pojok Statistik. Penghargaan sebagai Penyelenggara Pojok Statistik Terbaik dari 108 penyelenggara Postat di Indonesia ini diserahkan oleh BPS Pusat di Jakarta, Senin (4/12). Kepala Postat ITS – BPS Provinsi Jatim Dr Dra Ismaini Zain MSi menyampaikan bahwa penghargaan ini diraih dengan beberapa indikator penilaian. “Postat ITS – BPS Provinsi Jatim dinilai oleh BPS Pusat mempunyai program inovatif, kreatif, dan mampu mengolaborasikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” terangnya. Tak hanya Ismaini, turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana ITS Ir Mas Agus Mardyanto ME PhD serta Pembina Pojok Statistik ITS dari BPS Provinsi Jatim Pramana Yhoga Chandra Kusuma SST MT dan Hadi Suroso SSi MAP. Salah satu layanan yang diberikan oleh Pojok Statistik ITS – BPS Provinsi Jatim yaitu berupa konsultasi statistika Lebih lanjut diterangkan oleh dosen Departemen Statistika ITS ini, Postat ITS – BPS Provinsi Jatim secara progresif menunjukkan program kerja yang inovatif dalam mendukung kebutuhan statistika di ITS. “Postat ITS – BPS Jatim selalu mengupayakan pengadaan program untuk mendukung target utama dari Pojok Statistik dalam menjadikan mahasiswa sebagai agen statistik,” ungkapnya. Menyambung pernyataan tersebut, saat ini Postat ITS – BPS Provinsi Jatim mempunyai agen statistik terbanyak yaitu 88 orang mahasiswa. “Tak hanya itu, keunikan agen statistik di Postat ITS – BPS Provinsi Jatim ini sekaligus untuk melakukan Kerja Praktik (KP) pada 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jatim,” jelasnya. Pojok Statistik ITS – BPS Provinsi Jatim yang juga dimanfaatkan sebagai ruang belajar statistika bagi mahasiswa Menurut Ismaini, sepak terjang tersebut menjadi salah satu faktor yang mengantarkan Postat ITS – BPS Provinsi Jatim meraih penghargaan bergengsi ini. Momentum tersebut dianggap sebagai capaian baru untuk dapat terus berinovasi dan berkarya oleh Ismaini dan tim. “Menjadi Pojok Statistik terbaik pertama merupakan suatu kebanggaan untuk ITS dan Departemen Statistika ITS,” tuturnya bangga. Perempuan berkacamata ini juga berharap bahwa predikat sebagai Pojok Statistik Terbaik oleh BPS ini dapat lebih mendorong teaching industry. Yakni suatu kolaborasi antara proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. “Dengan demikian, tidak hanya dosen dan mahasiswa di ITS, namun seluruh pihak dapat berkolaborasi dengan Postat ITS – BPS Provinsi Jatim,” paparnya. Pojok Statistik ITS – BPS Provinsi Jatim saat menerima penghargaan sebagai Pojok Statistik Terbaik pada ajang Penyelenggaraan Pojok Statistik 2023 di Jakarta Turut bangga atas prestasi tersebut, Kepala Departemen Statistika ITS Dr Kartika Fithriasari Msi yang juga pemrakarsa Postat ITS – BPS Provinsi Jatim ini mengungkapkan bahwa penghargaan yang telah diraih akan memacu Postat ITS – BPS Provinsi Jatim menjadi lebih baik dan selalu mencari terobosan baru. “Ke depannya, kerja sama baru akan terus diupayakan bersama Postat ITS – BPS Provinsi Jatim,” ujarnya. (HUMAS ITS)

Jakarta – Untuk mewujudkan pelayanan publik secara profesional dan berintegritas, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Jumat (27/10). Direktorat Belmawa sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Ditjen Diktiristek berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik khususnya bagi perguruan tinggi, program studi, dosen, dan mahasiswa di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan. Dalam mewujudkan transformasi pendidikan tinggi, Direktorat Belmawa mendorong perguruan tinggi untuk melaksanakan standar pendidikan tinggi yang bermutu, meningkatkan relevansi kurikulum dan inovasi dalam pembelajaran. Selain itu, memperluas akses pembelajaran di luar kampus bagi mahasiswa guna meningkatkan kompetensi lulusan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di bidang kemahasiswaan, Direktorat Belmawa juga mendorong peningkatan kompetensi dan kapasitas mahasiswa sesuai minat dan bakatnya melalui berbagai program seperti Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW), serta program lainnya. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nizam mengapresiasi pencanangan Zona Integritas Direktorat Belmawa sebagai langkah konkret untuk mewujudkan iklim kerja yang profesional dan berkualitas serta bebas dari korupsi. “Saya mengapresiasi tekad dan semangat dari teman-teman Belmawa untuk mewujudkan zona integritas wilayah yang bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi yang memberikan pelayanan prima bagi seluruh  pemangku kepentingan, dimulai dari integritas diri, integritas konstitusi, integritas tata kelola, dan integritas sistem sehingga tidak memungkinkan terjadinya penyelewengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentu itu tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa kita lakukan,” ucap Nizam. Nizam menambahkan bahwa dalam mewujudkan Zona Integritas tentunya diperlukan enam syarat perubahan sebagai obyektif utama, di antaranya membangun manajemen perubahan, tata kelola yang baik, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan. Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Chatarina Muliana Girsang menyampaikan bahwa Direktorat Belmawa memiliki peran yang strategis dan penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi Indonesia yang berkualitas. Melalui implementasi delapan indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Belmawa bertugas untuk mengawal tercapainya transformasi pendidikan tinggi. Selanjutnya, Chatarina memaparkan tujuh poin penting dalam strategi peningkatan pelayanan publik pada Direktorat Belmawa meliputi transparansi dan akuntabilitas, standar pelayanan yang baik, sinergi dan kolaborasi, inovasi, penggunaan teknologi yang memiliki Whistle Blowing System, dan pelibatan masyarakat. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Sri Suning Kusumawardani menegaskan bahwa pembentukan Zona Integritas adalah komitmen Direktorat Belmawa untuk dapat mengintegrasikan nilai-nilai positif dalam setiap aspek pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan transparan kepada masyarakat tanpa pengecualian. “Tujuan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi dan menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan mutu dari pelayanan publik,” ujar Sri Suning. Sri Suning berharap pembangunan Zona Integritas di lingkup Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tidak hanya berfokus pada perbaikan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memangkas proses bisnis yang lambat dan berbelit-belit. “Setiap unit kerja harus memerhatikan aspek pemenuhan dalam pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Selain itu harapannya kualitas pelayanan publik kita meningkat WBK dan WBBM dapat terlaksana,” imbuhnya. (YH/DZI/FH/DH/NH/SH/MSF) Humas Ditjen Diktiristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Laman : www.diktiristek.kemdikbud.go.id FB Fanpage : @ditjen.dikti Instagram : @ditjen.dikti Twitter : @ditjendikti Youtube : Ditjen Diktiristek E-Magz Google Play : Satu Dikti Tiktok : Ditjen Dikti

Padang – Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menjelaskan beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian dan penetapan. Untuk itu,  tujuh Fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan serta Fakultas Psikologi dan Kesehatan serta  Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang melakukan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih  Melayani Jumat (10/3)  di Auditorium UNP. Pencanangan ini dihadiri oleh semua unsur Pimpinan,  Dosen, Tendik dan Mahasiswa serta disaksikan oleh Sekretaris Reformasi Biokrasi dan ZI Kemdikbudristek M. Ali Akbar, SE, M.B.A yang sekaligus menjadi narasumber dalam Sosialisasi Implementasi Zona Integritas di Lingkungan Universitas Negeri Padang.  Ketua Tim Reformasi Birokrasi UNP Prof. Dr.M. Zaim, M.Hum dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di UNP dimulai  tahun 2017 dengan penyusunan Peta Jalan Reformasi UNP. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan aksi disetiap tahunnya dan UNP juga menyampaikan laporan ke Ditjen Dikti setiap tahunnya . Keberhasilan Reformasi Birokrasi ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang didapat UNP . Tahun 2021 UNP telah menetapkan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai Zona Integritas dan di tahun 2022 ditetapkan Fakultas Bahasa dan Seni dan Fakultas Ekonomi. Berikutnya, di tahun 2023 ini tujuh Fakultas dan Sekolah Pascasarjana mencanangkan Zona Integritas. Dengan demikian, maka seluruh Fakultas di UNP telah melakukan pencanangan Zona Integritas. Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D dalam pidato pembukaan menyampaikan  harapannya dengan pencanangan Zona Integritas ini agar UNP dapat  memberikan layanan yang baik terutama kepada mahasiswa seperti layanan dalam pembimbingan mahasiswa baik skripsi, Tesis dan Disertasi. Selanjutnya Prof. Ganefri mengatakan “Bahwa Perguruan Tinggi  yang berkembang yaitu Perguruan Tinggi yang kuat dan prodi-prodi yang dimiliki adalah yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat . Kemudian PT yang berkembang adalah Perguruan Tinggi  yang memiliki Prodi yang Terakreditasi Unggul,   Implementasi Teknologi juga merupakan salah satu syarat untuk Perguruan Tinggi yang berkembang selanjutnya Perguruan Tinggi yang berkembang adalah PT yang mempunyai dana abadi,  Perguruan Tinggi yang mempunyai kekhasan. Pencanangan Zona Integritas ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas oleh Rektor, WR, Sekretaris Universitas, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Dekan, Di dan Kepala Biro selingkungan UNP.  Dalam penyampaian materinya Ali Akbar, SE, M.B.A,  mengatakan ada 3 tantangan dalam pembangunan Zona Integritas yaitu     Pencegahan KKN ,  Pelayanan Publik Prima dan fokus untuk mengoptimalkan kinerja unit kerja .  Selanjutnya, Sekretaris RB Kemdibudristek juga menyampaikan UNP adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ke 9 yang mencanangkan Zona Integritas bagi seluruh Fakultas. (NE/OT/Humas UNP) 

Jember, 28 Februari 2023 – Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember meraih piagam penghargaan sebagai unit kerja pelayanan dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI. Prestasi ini menjadikan FH sebagai unit kerja pertama di Universitas Jember yang berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi  (WBK). Piagam penghargaan ini diberikan oleh Rektor, Iwan Taruna kepada Dekan FH, Prof. Bayu Dwi Anggono dalam kesempatan kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2023 dengan seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Jember di aula lantai 3 Gedung Rektorat dr. R. Achmad (28/2). Penyerahan piagam penghargaan WBK ini menjadi kejutan bagi Dekan FH, pasalnya dirinya tidak mengetahui jika fakultasnya bakal menerima piagam penghargaan di hari itu. Dalam pidato sambutannya, Prof. Bayu Dwi Anggono menegaskan bila predikat WBK yang diraih adalah berkat kerjasama semua pihak. Mulai dari segenap dosen dan tenaga kependidikan FH, juga dukungan rektorat beserta Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Jember. Menurut Dekan FH Universitas Jember, niatan mengajukan diri sebagai unit kerja pelayanan WBK berawal dari kegelisahan para Dekan FH di Indonesia yang prihatin melihat banyak oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang notabene lulusan FH terkena jeratan kasus hukum. Walaupun selepas mereka lulus dari FH ada banyak hal yang turut mempengaruhi kiprah mereka, FH sebagai kawah candradimuka juga ikut turut bertanggungjawab. Oleh karena itu FH di Indonesia merintis langkah sebagai model unit kerja pelayanan WBK. Harapannya semangat anti korupsi sudah tertanam dan berkembang semenjak di kampus. “Khusus FH Universitas Jember, ada dua inovasi yang kita ciptakan. Pertama, bantuan hukum cuma-cuma yang sifatnya jemput bola karena kami tempatkan di Pengadilan Negeri Jember. Semenjak pembentukannya di tahun 2020 kami sudah memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada 800 lebih pihak yang tengah berperkara hukum. Kedua, layanan akademik dan kemahasiswaan yang kami namakan Sistem Layanan Terpadu atau Silat FH yang memiliki 22 bentuk layanan. Bahkan kami punya Lemari Gratifikasi yang menyimpan pemberian dari pihak tertentu,” jelas Prof. Bayu Dwi Anggono. Keberhasilan FH Universitas Jember memperoleh predikat unit kerja pelayanan dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemendikbudristek RI disambut bangga oleh Rektor. Iwan Taruna berharap pencapaian FH akan menjadi inspirasi bagi fakultas dan unit kerja lainnya untuk juga meraih predikat WBK. Menurutnya pencapaian predikat WBK selaras dengan langkah Universitas Jember yang terus berusaha memperbaiki kinerja anggaran dan tata kelola perguruan tinggi yang baik. “Selamat untuk FH Universitas Jember, prestasi ini menjadi penyemangat bagi unit kerja lainnya untuk juga menjadi unit kerja layanan Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK. Modal untuk mencapai WBK sudah kita miliki, terbukti Kemenkeu RI menempatkan Universitas Jember di peringkat ketiga Badan Layanan Umum dengan kinerja anggaran terbaik se Indonesia untuk tahun 2022. Kemudian predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah Universitas Jember  mendapatkan penilaian A dari Kemendikbudristek,” pesan Iwan Taruna. (iim)

Jakarta – Sebagai upaya merperkuat upaya reformasi birokrasi di bidang pendidikan tinggi, plt. Dirjen Diktiristek Nizam mencanangkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Ditjen Diktiristek pada Rabu (23/8). Pencanangan Zona Integritas ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan menciptakan tata kelola birokrasi yang bersih. Dalam arahannya, Nizam berpesan bahwa institusi pendidikan tinggi harus mampu berperan aktif menjadi garda terdepan dalam mengeliminasi bentuk-bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tidak hanya diperlukan kebulatan tekad dan niat tetapi juga harus dilakukan juga perbaikan tata Kelola dan tata kerja yang transparan dan akuntabel. “Dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas, selain diperlukan niat dan tekad juga harus dibangun tata Kelola dan tata kerja yang transparan dan akuntabel,” ujar Nizam. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur RTPM Faiz Syuaib menjelaskan bahwa pencanangan Zona Integritas ini adalah sebagai bukti komitmen seluruh pegawai dan pimpinan DRTPM untuk menjadi teladan dalam menjalankan tugas secara jujur, transparan, dan profesional. Hal ini merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan DRTPM untuk mewujudkan dampak yang lebih besar bagi pengembangan riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat. Lebih lanjut Faiz Syuaib menjelaskan strategi utama dalam pembangunan Zona Integritas ini yaitu dengan melakukan berbagai transformasi yang mempermudah akses layanan dan mengintegrasikan dan menyederhanakan platform pelayanan di DRTPM. “Transformasi yang kita lakukan adalah membangun akuntabilitas pelayanan dan pengawasan. Akses layanan kita perbaiki dan permudah. Kta juga mengintegrasikan platform-platform pelayanan di DRTPM, dari sepuluh menjadi hanya empat platform layanan yang terintegrasi”, ujar Faiz Syuaib. Selain itu, sebagai bagian dari implementasi Zona Integritas, DRTPM secara berkala melakukan evaluasi internal untuk memastikan bahwa standar integritas dan kualitas pelayanan tetap terjaga dan ditingkatkan. Lebih lanjut Faiz menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pembangunan Zona Integritas ini. “Masyarakat, mitra kerja, dan stakeholders akan kita libatkan untuk memberikan masukan dan umpan balik dalam upaya membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan DRTPM”, ujar Faiz Syuaib. Dalam mewujudkan komitmen sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, DRTPM mengajak semua pihak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif menciptakan lingkungan kerja yang profesional, terpercaya, dan memiliki kualitas pelayanan maupun kinerja tinggi.(YH/DZI/FH/DH/NH/SH/MSF) Humas Ditjen DiktiristekKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Laman : www.diktiristek.kemdikbud.go.idFB Fanpage : @ditjen.diktiInstagram : @ditjen.diktiTwitter : @ditjendiktiYoutube : Ditjen DiktiristekE-Magz Google Play : Satu DiktiTiktok : Ditjen Dikti

unrinews. Pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) merupakan satu-satunya jalan dan upaya yang harus dilalui untuk mencapai reformasi birokrasi good governance univesity, hal ini disampaikan Dr Chatarina Muliana Girsang SH SE MH Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) pada kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Universitas Riau (UNRI)Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Rabu (16/8/2023) Gedung M Diah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNRI. Zona integritas adalah wujud komitmen kita bersama, tidak hanya melakukan tanda tangan tetapi kita wujudkan dalam perubahan mindset dalam peningkatan tata kelola pelayanan kepada masyarakat. “Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yaitu komitmen pimpinan, visi bersama, pengembangan diri, pelibatan masyarakat yang dilayani, strategi komunikasi, mentoring, dan evaluasi,” ujar Irjen. Zona integritas merupakan hal yang mutlak sebagai dasar untuk melakukan komitmen dalam berkolaborasi, bersinergi agar membentuk suatu inovasi perubahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Lebih lanjut, Irjen menyampaikan, diharapkan UNRI membangun manajemen perubahan yang dapat mengelola resistensi dan menumbuhkan komitmen bersama untuk mendorong perubahan dalam bentuk pelayanan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi lebih baik. Rektor UNRI Prof Dr Sri Indarti SE MSi menyampaikan sebagai bentuk komitmen UNRI melaksanakan pencanangan zona integritas di lingkungan UNRI. Dalam hal ini, ada sepuluh fakultas, tiga lembaga,dan beberapa unit melaksanakan penandatanganan zona integritas. Ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan sitem pemerintahan yang lebih baik dan sebagai pelopor dalam penerapan ZI dalam perguruan tinggi khususnya UNRI dalam pelaksanaan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan lebih baik. “Tentunya hal ini bukan hal yang mudah, tapi dengan semangat kolaborasi dan komitmen untuk menjadikan Zona Integritas sebagai budaya tentunya akan terlaksana dengan baik, mari sama sama kita menjadikan ZI sebagai budaya di lingkungan UNRI,” tutupnya.

Universitas Pendidikan Indonesia menyelenggarakan kegiatan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah pada Hari Selasa, 25 Juli 2023 di Gedung Achmad Sanusi (25/7/2023). Kegiatan dihadiri oleh para pimpinan unit kerja dilingkungan UPI serta undangan pimpinan berbagai instansi lembaga pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, serta pimpinan lembaga seperti Ombudsman, komisi informasi, komisi penyiaran, lembaga pemerintah lainya serta media massa.  Sekretaris Universitas sekaligus penanggung jawab deklarasi Prof. Dr. H. Memen Kustiawan, SE., M.Si, AK, CA, MH menjelaskan bahwa secara responsif, Rektor UPI menugaskan pembangunan Zona Integritas kepada  para Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan para Direktur Kampus UPI di Daerah. Berbagai pepersiapan pembangunan Zona Integritas telah dilakukan baik oleh tim RB Universitas maupun oleh tim ZI Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah.  Menurutnya, kegiatan deklarasi ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan naskah deklarasi serta naskah fakta integritas oleh 13 unit kerja yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK), Fakultas Pendidkan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB), Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD), Sekolah Pasacasarjana dan 5 kampus UPI di daerah yaitu UPI Kampus Tasikmalaya, UPI Kampus Serang, UPI Kampus Sumedang, UPI Kampus Purwakarta, UPI Kampus Cibiru.  Lebih lanjut menjelaskan bahwa sebelumnya, pada tahun 2023 ini, 1 unit kerja Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023 kembali lolos seleksi Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Internal (TPI) untuk kedua kalinya dan diusulkan ke Kemenpan RB sebagai Tim Penilai Nasional (TPN) untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh TPN. Pembangunan Zona Intergritas merupakan implementasi percepatan dari Reformasi Birokrasi. Sesuai dengan Peraturan MenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemdikbud Ristek, Nomor 1170/E/OT.01.00/2022 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas PTN dan LLDikti. Yang salah satu poin nya adalah Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas khususnya di lingkungan Dirjen Dikti, dimohon Rektor dan Kepala LLDikti untuk menugaskan Dekan pada Fakultas yang belum membangun Zona Integritas.   Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. M. Solehuddin., M.Pd., MA menjelaskan bahwa  Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)harus memenuhi  persyaratan administrasi dan meraih nilai komponen yang telah ditentukan yaitu pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Serta komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” dengan  sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi dan sub komponen Persentasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).  Lebih lanjut menjelaskan bahwa beberapa alasan mengapa Pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan UPI merasa perlu membangun Zona Integritas yaitu  (1) pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)  birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional; (2) Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik, Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance; (3) Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaianbelum dibangundengan baik; (4) Praktik manajemen SDM Belum optimal meningkatkan profesionalisme; serta (5) Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi. Prof. Dr. M. Solehuddin., M.Pd., MA mengungkapkan bahwa UPI melakukan Pembangunan Zona Integritas bertujuanmenciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Menurutnya, melalui Pembangunan Zona Integritas, indikator keberhasilannya akan diukur oleh birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Keberhasilan tersebut akan sangat ditentukan oleh (1) Komitmen pimpinan fakultas, sekolah Pascasarjana, dan kampus UPI di daerah; (2) Keterlibatan secara aktif seluruh elemen pegawai; dan (3) Pelaksanannya mengikuti ketentuan. Prof. Dr. M. Solehuddin., M.Pd., MA mengharapkan agar pimpinan unit yang membangun zona integritas perlu memperhatikan secara sungguh-sungguh strategi percepatan pembangunan Zona Integritas melalui komitmen dari setiap level pimpinan yang diikuti oleh seluruh pegawai yang ada dalam unit kerja tersebut. Pimpinan harus memiliki peran untuk menularkan semangat dan visi terkait ZI pada unit kerjanya. Selanjutnya unit kerja yang berupaya menuju WBK/WBBM harus mampu menyediakan SDM yang kompeten, ramah, dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan. Unit kerja juga perlu menyediakan berbagai fasilitas yang lebih baik dalam menunjang kemudahan pelayanan. Selain itu unit kerja yang sedang membangun ZI harus mampu mengenali pengguna layanannya. Hal ini diperlukan agar program-program yang dibuat dapat langsung dirasakan manfaatnya dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.Untuk memastikan bahwa program-program unit kerja yang sedang membangun ZI tetap berada pada jalurnya maka perlu pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Monev dapat dilakukan secara mandiri oleh unit kerja didampingi tim Asesor UPI. Langkah terakhir menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas, perubahan dan inovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh unit kerja yang membangun ZI diketahui dan dipahami masyarakat.  Deklarasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menuju WBK yang diselengggarakan ini merupakan bagian penting dalam dua tahapan besar yang harus dilalui, yaitu tahapan pencanangan pembangunan (Deklarasi) pembangunan zona integritas dan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani dokumen fakta integritas.  Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan pembangunan Zona Integritas melalui proses pembangunan setiap area perubahan mulai dari penyusunan program perubahan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan pembangunan. Pada tahap ini UPI memfokuskan perubahan pada enam area, yaitu: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan pembangunan pada enam area tersebut diukur oleh hasil penilaian publik. Bagaimana persepsi publik tentang korupsi dan kepuasan atas layanan yang diterimanya  dari setiap unit kerja yang diajukan (Yana Setiawan/Humas UPI)